Paket Umroh Terbaru

Travel Umroh Resmi Depag RI

Promo Paket Umroh Murah 2017

Paket Umroh Maret 2017

Paket Umroh April 2017

Biaya Umroh Mei 2017

Situs Resmi Umroh Ramadhan

 

 

banner_rekening al hijaz.png banner_al haromal hijaz umro depag.jpg banner_mubarak Plaza umroh depag.jpg banner_muhtara international umroh depag.jpg banner_pull man umrohdepag.jpg banner_umroh-langsung-madinah.png banner_ROMBONGAN UMROH AL HIJAZ 17 DES 16.jpg

TRAVEL UMROH MEI 2015 JAKARTA PUSAT

travel umroh mei 2015 jakarta pusat, Kami bagian travel menerima dan umroh setiap bulan dengan aman, travel umroh mei 2015

travel umroh mei 2015 jakarta pusat, umroh aman adalah solusi untuk sayaat ini bukan umroh murah yang kenyataan nya banyak keberangkatan di batalkan. Pilih umroh dengan izin umroh agar lebih terjamin travel umroh mei

travel al hijaz travel umroh resmi depag wa 082114202323 menggunakan pesawat Garuda, Saudi airline, turkies airline.paket umroh maret 2016, harga umroh april 2016 , paket umroh ramadhan 2016 hub 081316900423, umroh maret 2016, umroh april 2016, umroh plus turki, program umroh 12 hari hub 081316900423

travel umroh mei 2015 jakarta pusat


JAKARTA, Saco-Indonesia.com - Wacana penerapan wajib militer di Indonesia dinilai masih terlalu cepat untuk direalisasikan. Pasalnya, masih banyak kendala untuk menerapkannya seperti masalah pendanaan hingga terkait sarana dan prasarana ketahanan. "Ini tidak menjadi program prioritas. Masih lama untuk merealisasikannya," ujar Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Golkar, Yorris Raweyai di Kompleks Parlemen, Selasa (4/6/2013). Dia menuturkan bahwa penerapan wajib militer memerlukan pendanaan yang tidak sedikit. Saat ini, sebut Yorris, pendanaan militer Indonesia masih belum mampu mendanai program tersebut sehingga pembahasan RUU Komponen Cadangan pun dikesampingkan terlebih dahulu. Meski demikian, RUU Komponen Cadangan itu diakui Yorris penting untuk disahkan. "RUU ini harus ada, karena sebagai pagar ke depan daripada kalau tidak ada sama sekali konsekuensinya pada ketahanan bangsa," kata Yorris. Yorris mengatakan bahwa wajib militer yang masuk dalam Rancangan Undang-undang Komponen Cadangan bukanlah bermaksud untuk menerapkan militerisasi. "Itu tujuannya bela negara, untuk kehidupan berbangsa dan bernegara saja. Untuk hidup disiplin, paham militer perlu dicontoh," tambahnya. Namun, pria asal Papua ini menilai memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Misalnya, terkait sanksi pidana jika ada warga negara yang tak mau ikut program wajib militer. "Kalau pakai pidana, kesannya itu memaksa. Seharusnya sukarela," tandasnya kemudian.   Editor :Liwon Maulana Sumber:Kompas.com
Bekasi, Saco-Indonesia.com - Lagi KPK kembali memeriksa Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan terkait penyidikan kasus dugaan penerimaan hadiah terkait kegiatan hulu minyak dan gas, Senin (27/1/2014). Kali ini, Karen akan diperiksa sebagai saksi bagi tersangka baru kasus itu, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno. "Bersaksi untuk Pak Waryono," kata pengacara Karen, Rudi Alfonso di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Rudi mendampingi Karen diperiksa KPK pagi ini. Sementara Karen, enggan berkomentar kepada wartawan mengenai pemeriksaannya. "Ya enggak tahu, kan belum diperiksa, tunggu saja nanti selesainya, baru ini kita kasih tahu," sambung Rudi. Lebih jauh mengenai kasus dugaan gratifikasi kegiatan hulu migas ini, Rudi mengatakan bahwa kliennya tidak tahu mengenai dugaan aliran dana ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diberikan mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Dia membantah dugaan PT Pertamina menyumbang dana untuk tunjangan hari raya (THR) anggota DPR. "Kalau itu saya pastikan enggak ada. Ibu ini kan sudah sering diancam untuk dipecat tapi dia tidak pernah melayani permintaan itu," kata Rudi. Sebelumnya, KPK memeriksa Karen sebagai saksi bagi tersangka Rudi Rubiandini. Dalam persidangan terdakwa kasus ini, Simon G Tanjaya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terungkap bahwa Simon menyuap Rudi terkait pelaksanaan lelang terbatas minyak mentah dan kondesat bagian negara di SKK Migas, antara lain dengan menyetujui Fossus Energy Ltd sebagai pemenang lelang terbatas kondensat Senipah bagian nehara pada 7 Juni 2013 periode Juli 2013. Rudi juga menyetujui Fossus Energy sebagai pemenang lelang terbatas minyak mentah Minas/SLG bagian negara pada 4 Juli 2013 untuk periode Agustus 2013. Saat dikonfirmasi soal lelang terbatas bagian negara tersebut seusai diperiksa sebagai saksi bagi Rudi beberapa waktu lalu, Karen tidak menjawab. Sumber : Kompas.com Editor : Maulana Lee