Paket Umroh Terbaru

Travel Umroh Resmi Depag RI

Promo Paket Umroh Murah 2017

Paket Umroh Maret 2017

Paket Umroh April 2017

Biaya Umroh Mei 2017

Situs Resmi Umroh Ramadhan

 

 

banner_rekening al hijaz.png banner_al haromal hijaz umro depag.jpg banner_mubarak Plaza umroh depag.jpg banner_muhtara international umroh depag.jpg banner_pull man umrohdepag.jpg banner_umroh-langsung-madinah.png banner_ROMBONGAN UMROH AL HIJAZ 17 DES 16.jpg

TRAVEL UMROH AWAL RAMADHAN JAKARTA BARAT

travel umroh awal ramadhan jakarta barat, Kami ialah travel dan berangkat umroh setiap bulan dengan damai, travel umroh awal ramadhan

travel umroh awal ramadhan jakarta barat, umroh aman adalah solusi untuk sayaat ini bukan umroh murah yang kenyataan nya banyak keberangkatan di batalkan. Pilih umroh dengan izin umroh agar lebih terjamin travel umroh awal

travel umroh awal ramadhan jakarta barat


Saco-Indonesia.com - Telah ditetapkan tarif nikah dan gratifikasi penghulu sempat menuai polemik. Sekjen Kementerian Agama (Kemenag) Bahrul Hayat berharap masalah tarif nikah selesai pada Februari. Dia juga berharap ada tarif tunggal atau single tarif untuk biaya nikah. "Tarif yang berbeda atau multi tarif berpotensi menimbulkan kecurigaan terhadap penghulu menerima gratifikasi," kata Bahrul Hayat di Jakarta, Kamis (30/1). Tarif tunggal nikah merupakan biaya yang diberikan pemerintah kepada penghulu yang besarannya sama untuk wilayah Indonesia. Kemenag menetapkan sebesar Rp 600 ribu per pernikahan. Sedangkan multi tarif, besarannya bervariasi tergantung lokasi, waktu dan tempat perhelatan pernikahan. Polemik biaya nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) sempat mengemuka dan menjadi polemik lantaran penghulu dituduh menerima gratifikasi. Sebelumnya penghulu se-Indonesia telah melakukan pertemuan dengan Menteri Agama Suryadharma Ali pada akhir Desember 2013 di Jakarta terkait regulasi penghulu menghadiri pernikahan di luar KUA. Saat itu mereka minta agar Kemenag segera mengeluarkan regulasi biaya nikah yang akan menjadi payung hukum bagi KUA dalam pelayanan nikah. Menurut Bahrul Hayat, pihaknya telah membahas masalah itu dengan Menko Kesra Agung Laksono. Diharapkan medio Februari 2014 sudah dikeluarkan aturan dan besaran tarifnya. Dia menyebut sekitar Rp 600 ribu/pernikahan. Mengingat wilayah geografis Indonesia di tiap daerah berbeda, berbukit dan jauh, termasuk wilayah kepulauan, menurut Sekjen Kemenag itu, tentu faktor hal itu menjadi perhatian. Tarifnya akan disesuaikan dan jika ada tambahan transportasi tentu ada penggantian. Namun ia mengimbau untuk wilayah kepulauan, untuk pernikahan hendaknya dapat dijadwalkan dengan baik. Mengingat hambatan transportasi berupa angin dan ombak harus pula menjadi perhatian untuk keselamatan bersama. Sumber:kompas.com Editor : Maulana Lee
saco-indonesia.com, Pengusutan dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) masih akan terus ditelusuri oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).   Namun, hingga kini mantan Direktur Enterprise PT Telkom Indonesia Tbk, Arief Yahya selaku perusahaan BUMN, pemenang tender tak kunjung memenuhi pemeriksaaan Kejagung.   Padahal, ia diduga telah mengetahui mengenai dugaan korupsi dalam proyek senilai Rp1,4 triliun di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2010-2012 itu.   Atas hal itu, Jaksa Agung Basrief Arief telah menegaskan, kalau pihaknya akan menjemput paksa bila yang bersangkutan kembali mangkir dari pemanggilan yang telah dilakukan.   "Pemanggilan dilakukanlah secara formal. Kita panggil 1, 2 kali tidak hadir, kita panggil lagi tetap tidak hadir kita lakukan penjemputan paksa. Kan ada aturan itu kenapa tidak," katanya usai memaparkan hasil kinerja akhir tahun Kejagung di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan.   Sejauh ini, sambung Basrief, jajarannya masih akan terus melakukan pengembangan atas kasus tersebut dan akan dituntaskan.   Basrief juga menambahkan, bukan hanya Arief Yahya yang saja akan diperiksa, siapapun yang diduga terlibat atau mengetahui kasus ini juga akan diperiksa tak terkecuali Menteri Kominfo, Tifatul Sembiring.   "Siapapun nanti kalau bagian dari itu akan dimintai keterangan, dari pemeriksaan sampai saat ini belum sampai ke sana (Tifatul), tidak ada hambatan apapun, kita belum ada laporan," pungkasnya. Editor : Dian Sukmawati