Paket Umroh Terbaru

Travel Umroh Resmi Depag RI

Promo Paket Umroh Murah 2017

Paket Umroh Maret 2017

Paket Umroh April 2017

Biaya Umroh Mei 2017

Situs Resmi Umroh Ramadhan

 

 

banner_rekening al hijaz.png banner_al haromal hijaz umro depag.jpg banner_mubarak Plaza umroh depag.jpg banner_muhtara international umroh depag.jpg banner_pull man umrohdepag.jpg banner_umroh-langsung-madinah.png banner_ROMBONGAN UMROH AL HIJAZ 17 DES 16.jpg

TRAVEL UMRAH MEI TAHUN 2015 TANGERANG

travel umrah mei tahun 2015 tangerang, Kami travel nan dan berangkat umroh setiap bulan dengan resmi, travel umrah mei tahun

travel umrah mei tahun 2015 tangerang, umroh aman adalah solusi untuk sayaat ini bukan umroh murah yang kenyataan nya banyak keberangkatan di batalkan. Pilih umroh dengan izin umroh agar lebih terjamin travel umrah mei

travel umrah mei tahun 2015 tangerang


JAKARTA, Saco- Indonesia.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku mendukung Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan (Komcad) yang tengah digodok DPR RI yang berisi antara lain soal wajib militer. Ia mengaku setuju jika wajib militer diterapkan bagi PNS dan sipil. "Setuju, dalam rangka pertahanan negara, bagus itu," ujar Jokowi pada pembukaan HUT ke-486 DKI di Jakarta Timur, Minggu (2/6/2013). Referensi untuk RUU tersebut diambil dari beberapa negara, yaitu Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura. Komisi I DPR Fraksi Partai Demorat, Hayono Isman, mengatakan, latihan yang diatur dalam UU Komcad merupakan salah satu bentuk persiapan jika sewaktu-waktu Indonesia diserang. Bagian RUU Komcad yang bicara soal wajib militer antara lain Pasal 6 Ayat 3 dan Pasal 8 Ayat 3.  Pasal 6 Ayat 3 RUU Komcad itu berbunyi, "Komponen Cadangan disusun dalam bentuk satuan tempur yang disesuaikan dengan struktur organisasi angkatan sesuai masing- masing matra." Adapun Pasal 8 Ayat 3 berbunyi, "Pegawai negeri sipil, pekerja, dan atau buruh yang telah memenuhi persyaratan wajib menjadi anggota komponen cadangan."   Editor :Liwon Maulana Sumber:Kompas.com
saco-indonesia.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus akan mengusut pihak-pihak yang diduga telah terlibat dalam kasus dugaan suap penanganan perkara pemalsuan sertifikat tanah di Pengadilan Negeri Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Tidak tanggung-tanggung, hari ini lembaga antikorupsi itu akan memeriksa tujuh saksi dari kalangan penegak hukum di Kabupaten Lombok Tengah. Saksi-saksi itu di antaranya tiga hakim Pengadilan Negeri Praya, yakni Dewi Santini, Desak Ketut Yuni Aryanti, dan Sumedi. Sumedi adalah Ketua PN Praya. Saksi lainnya adalah dari pihak kejaksaan yakni Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Praya Apriyanto Kurniawan. Tiga saksi terakhir berasal dari Kepolisian. Yaitu Kepala Kepolisian Resor Lombok Tengah AKBP Suproyadi, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Tengah, Iptu Deny Septiawan, dan Kepala Kepolisian Sektor Praya Barat, Kompol H Ridwan. "Tujuh saksi itu akan diperiksa untuk tersangka SUB dan LAR," tulis Kepala Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, melalui pesan singkat, Senin (23/12). KPK juga sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah SUB dan LAR. SUB adalah Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Subri SH. Sementara LAR adalah Direktur PT Pantai Aan, Lusita Anie Razak. Diduga masih ada pihak lain yang ikut terlibat dalam perkara ini. LAR dan kawan-kawan telah disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 13 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. Sementara SUB dan kawan-kawan yang diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat 2 Pasal 11 UU No. 13 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kasus ini juga telah menyeret mantan Ketua Dewan Pengarah Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura, Bambang Wiratmaji Soeharto. Ketua Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong itu juga diketahui sebagai pemilik PT Pantai Aan. Perusahaan itu disebut akan membangun fasilitas penginapan di Lombok Tengah. Tetapi, tanah yang mereka incar sedang dalam sengketa. Editor : Dian Sukmawati