Paket Umroh Terbaru

Travel Umroh Resmi Depag RI

Promo Paket Umroh Murah 2017

Paket Umroh Maret 2017

Paket Umroh April 2017

Biaya Umroh Mei 2017

Situs Resmi Umroh Ramadhan

 

 

banner_rekening al hijaz.png banner_al haromal hijaz umro depag.jpg banner_mubarak Plaza umroh depag.jpg banner_muhtara international umroh depag.jpg banner_pull man umrohdepag.jpg banner_umroh-langsung-madinah.png banner_ROMBONGAN UMROH AL HIJAZ 17 DES 16.jpg

TRAVEL UMRAH MEI 2015 TANGERANG

travel umrah mei 2015 tangerang, Kami adalah travel melayani dan umroh setiap bulan dengan damai, travel umrah mei 2015

travel umrah mei 2015 tangerang, umroh aman adalah solusi untuk sayaat ini bukan umroh murah yang kenyataan nya banyak keberangkatan di batalkan. Pilih umroh dengan izin umroh agar lebih terjamin travel umrah mei

travel umrah mei 2015 tangerang


JAKARTA, Saco-Indonesia.com — Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, upaya pencegahan tindak pidana terorisme perlu diprioritaskan ke depannya. Pasalnya, sudah terbukti bahwa upaya penindakan tidak menyelesaikan masalah terorisme. "Meskipun sudah banyak yang ditangkap, nyatanya masih ada orang-orang seperti itu (teroris). Pencegahan lebih penting," kata Djoko melalui pesan singkat, Senin (3/6/2013), menyikapi aksi bunuh diri di Mapolres Poso, Sulawesi Tengah. Djoko berharap, berbagai pihak dan institusi yang terkait terlibat dalam upaya deradikalisasi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, kata Djoko, sudah berusaha melakukan deradikalisasi bersama pihak lain. Hanya saja, tambahnya, perlu waktu dan kesabaran untuk mengubah mereka. Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, berharap BNPT segera menyelesaikan cetak biru strategi nasional penanggulangan terorisme. Dengan demikian, kata dia, ada koordinasi dari semua lembaga terkait dalam pemberantasan terorisme. "Blue print ini penting untuk mengefektifkan program keseluruhan. Blue print juga akan membantu kesatuan langkah dalam pemberantasan terorisme, misalnya keputusan salah satu lembaga intelijen untuk merekrut bekas teroris tanpa pertimbangan komprehensif. Akibatnya bisa menyebabkan kegagalan operasi penindakan oleh lembaga lain," kata Eva. "Blue print juga mendesak mengingat ancaman kelompok radikal sudah menjadi ancaman regional Asia-Pacific. Indonesia diharapkan menjadi mediator konflik internal dengan kelompok radikal di beberapa negara. Jika Poso masih menjadi hot spot, Indonesia kehilangan legitimasi di dunia diplomatik, baik regional maupun dunia," pungkas Eva.   Editor :Liwon Maulana Sumber:Kompas.com
Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, menolak keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh terdakwa dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Lebak, Banten, dan Pilkada Lampung Selatan, Susi Tur Andayani alias Uci. "Menyatakan keberatan terdakwa Susi Tur Andayani tidak dapat diterima. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum sah sebagai dasar untuk memeriksa dan memutus perkara," tegas ketua majelis hakim, Gosen Butar-Butar, saat membacakan putusan sela di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (10/3/2014). Sementara, anggota majelis hakim 3, Sofialdi, telah mengajukan perbedaan pendapat dalam putusan sela itu. Menurutnya, surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Susi Tur Andayani tidak cermat dan kabur. Sebabnya adalah, pasal yang disangkakan buat Susi tidak tepat. "Ada ketidaksesuaian dari uraian tindak pidana dengan dakwaan. Terdakwa bukan pelaku turut serta. Justru terdakwa seharusnya didakwa sebagai penerima dengan Akil Mochtar. Surat dakwaan itu obscuur (kabur) dan harus dibatalkan," jelas Hakim Sofialdi. Hakim Sofialdi telah menambahkan, seharusnya jaksa mendakwa Susi dengan pasal penyuapan khusus terhadap hakim melalui advokat. Yakni Pasal 6 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan bukan Pasal 12 huruf c. "Dakwaan kesatu dan kedua tidak cermat. Terdakwa seharusnya didakwa dengan pasal suap khusus terhadap hakim. Apalagi yang memberi suap adalah advokat," terang Hakim Sofialdi. Namun demikian, Hakim Ketua Gosen Butar-Butar tetap menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum dan sah. "Ada perbedaan wajar. Tetapi musyawarah diambil dengan suara terbanyak. Atas putusan ini terdakwa juga berhak mengajukan upaya hukum, tapi bersamaan dalam putusan akhir," sambung Hakim Ketua Gosen Butar-Butar. Sidang lanjutan Susi Pemeriksaan perkara dilanjutkan pada Senin 17 Maret pekan depan, dengan agenda menghadirkan saksi.