Paket Umroh Terbaru

Travel Umroh Resmi Depag RI

Promo Paket Umroh Murah 2017

Paket Umroh Maret 2017

Paket Umroh April 2017

Biaya Umroh Mei 2017

Situs Resmi Umroh Ramadhan

 

 

banner_rekening al hijaz.png banner_al haromal hijaz umro depag.jpg banner_mubarak Plaza umroh depag.jpg banner_muhtara international umroh depag.jpg banner_pull man umrohdepag.jpg banner_umroh-langsung-madinah.png banner_ROMBONGAN UMROH AL HIJAZ 17 DES 16.jpg

TRAVEL UMRAH BULAN MEI TAHUN 2015 JAKARTA

travel umrah bulan mei tahun 2015 jakarta, Kami ialah travel yg dan umroh setiap bulan dengan resmi, travel umrah bulan mei

travel umrah bulan mei tahun 2015 jakarta, umroh aman adalah solusi untuk sayaat ini bukan umroh murah yang kenyataan nya banyak keberangkatan di batalkan. Pilih umroh dengan izin umroh agar lebih terjamin travel umrah bulan

travel umrah bulan mei tahun 2015 jakarta


saco-indonesia.com, Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres) telah merayakan hari jadi tepat tanggal 3 Desember lalu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun telah mengucapkan selamat ulang tahun untuk para pengawalnya ini. Paspampres telah dibentuk untuk dapat menjalankan amanah UU yaitu menjamin keamanan dan keselamatan VVIP, yang oleh UU telah ditetapkan yaitu Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya. Mereka juga bertugas untuk mengamankan tamu-tamu negara setingkat kepala negara dan kepala pemerintahan beserta keluarganya. "Sehingga, bila sekali-kali kenyamanan masyarakat terganggu, semata-mata itu adalah dalam rangka untuk menjalankan tugas pokok sesuai dengan UU," tulis akun resmi Facebook Presiden SBY, Jumat (3/1). Paspampres telah menjalankan tugas yang sebenarnya harus tegas, tidak kenal kompromi, ketat, dan tidak ada toleransi. Zero tolerance untuk gagal dan salah. "Itu oleh masyarakat luas sering disalahmengertikan atau disalahpersepsikan sebagai arogan, terlalu keras, berlebihan, dan sebagainya. Padahal, seperti itulah ekspose, taktik dan teknik yang berlaku secara universal." Presiden SBY juga menyadari bahwa tugas dan kewajiban unuk mengamankan Presiden dan Wapres bukanlah suatu pekerjaan mudah, namun penuh tantangan, dan telah diatur dengan prosedur tetap. "Sering pula dalam perjalanan di Jakarta, kota-kota besar atau di daerah, Presiden SBY telah memerintahkan agar lalu lintas dibiarkan mengalir, tidak ditutup agar tidak merugikan masyarakat, tetapi menurut Paspampres, Polri dan personel pengaman lain, hal tersebut tidak dapat dilakukan demi pengamanan dan penyelamatan," kata SBY. Editor : Dian Sukmawati
saco-indonesia.com, Empat kementerian telah menandatangi Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk dapat menjalankan kampanye antikorupsi. Keempat kemeterian itu adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PAN-RB. Empat kementerian itu sepakat untuk dapat melaksanakan kampanye antikorupsi sesuai dengan perundang-undangan serta menetapkan aksi kampaye antikorupsi sebagaimana yang telah tercantum dalam lampiran SKB. "Memasuki periode ke-2 pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah semakin intensif dalam menjalankan aksi-aksi antikorupsi. Hal itu telah tercermin sejak keluarnya Inpres Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi," kata  Menkominfo, Tifatul Sembiring, di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2013). Dijelaskannya, program kerjasama tersebut sudah dimulai hari ini dan tak mengenal batas akhir. "Meski ganti menteri dan presiden, kerjasama ini akan tetap berjalan," terangnya. Menurut dia, Kemenkominfo setidaknya juga sudah menjalankan dua aksi kampanye antikorupsi. Pertama, sosialisasi pendidikan budaya antikorupsi untuk tingkat pemerintah daerah dan kedua, pelatihan untuk kampanye antikorupsi. Hadir dalam kesempatan itu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad. "Kami juga ingin memastikan agar tiap lembaga bisa memperbaiki sistem. Karena sistem manajemen yang sedang berlangsung itu terkadang memproduksi kegiatan korupsi," kata Samad. Dengan penandatanganan itu, Samad juga berharap bisa membuat suatu sistem yang mencegah produksi korupsi. "Ada beberapa item-item yang akan kita laksanakan ke depan, seperti yang dijelaskan tadi," tukasnya. Editor : Dian Sukmawati