Paket Umroh Terbaru

Travel Umroh Resmi Depag RI

Promo Paket Umroh Murah 2017

Paket Umroh Maret 2017

Paket Umroh April 2017

Biaya Umroh Mei 2017

Situs Resmi Umroh Ramadhan

 

 

banner_rekening al hijaz.png banner_al haromal hijaz umro depag.jpg banner_mubarak Plaza umroh depag.jpg banner_muhtara international umroh depag.jpg banner_pull man umrohdepag.jpg banner_umroh-langsung-madinah.png banner_ROMBONGAN UMROH AL HIJAZ 17 DES 16.jpg

TRAVEL UMRAH BULAN MEI TAHUN 2015 BOGOR

travel umrah bulan mei tahun 2015 bogor, Kami ialah travel menerima dan memberangkat kan umroh setiap bulan dengan , travel umrah bulan mei

travel umrah bulan mei tahun 2015 bogor, umroh aman adalah solusi untuk sayaat ini bukan umroh murah yang kenyataan nya banyak keberangkatan di batalkan. Pilih umroh dengan izin umroh agar lebih terjamin travel umrah bulan

travel umrah bulan mei tahun 2015 bogor


saco-indonesia.com, Anggota DPR Komisi VII Tri Yulianto pagi ini telah mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Tri datang untuk dapat memenuhi panggilan pemeriksaan KPK dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait ESDM. Tri yang datang dengan mengenakan safari abu-abu itu tidak berkomentar apapun terkait dalam pemeriksaannya. Sahabat Anas Urbaningrum itu juga langsung masuk ke dalam gedung. Rencananya Tri juga akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Sekjen ESDM Waryono Karno. "Dia juga diperiksa sebagai saksi," ujar Kabag Pemberitaan dan Informasi, Priharsa Nugraha, Selasa (28/1). Selain Tri, penyidik juga telah memanggil mantan tenaga ahli anggota DPR Iryanto Muchyi. Sebelumnya, Tri juga pernah diperiksa oleh KPK di rumah sakit. Tri juga merupakan saksi penting lantaran disebut orang yang telah menerima uang dari Rudi Rubiandini, mantan Kepala SKK Migas. Dalam BAP tersangka Deviardi, Wakil ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoeghana disebut telah bertemu Rudi Rubiandini, yang saat itu menjadi Kepala SKK Migas, untuk meminta uang tunjangan hari raya. Rudi pun kemudian memberi uang untuk Sutan dan anggota Komisi VII DPR diserahkan melalui Tri Yulianto. Kemudian, berdasarkan Informasi dihimpun, duit dari Tri kemudian dibagikan Sutan kepada anggota Fraksi Demokrat di Komisi VII di sebuah restoran di pusat perbelanjaan kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Editor : Dian Sukmawati
JAKARTA, Saco-Indonesia.com - Pemerintah Inggris menghormati integritas wilayah Indonesia dan tidak mendukung desakan untuk memerdekaan Papua. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Mark Canning, menegaskan hal itu seusai dipanggil Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, di Jakarta, Senin (6/5). "Hari ini saya dipanggil untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Bapak Marty Natalegawa. Bapak Menteri menyampaikan secara jelas tentang keprihatinan yang mendalam dari Pemerintah Indonesia menyusul pembukaan kantor Free West Papua di Oxford," kata Canning dalam pernyataan di Facebook kantor Kedutaan Inggris untuk Indonesia. Menyusul pembukaan kantor Free West Papua di Oxford yang disetujui dewan kota, pemerintah Indonesia telah menyatakan protes dan kecaman. Namun Canning menegaskan, pandangan Dewan Kota Oxford, terutama visi Benny Wenda, warga Papua yang bermukim di Inggris, tidak mewakili pandangan Inggris sebagai negara. "Saya menjelaskan kepada Bapak Menteri bahwa kami sangat memahami kesensitifan isu ini bagi Indonesia. Posisi pemerintah Inggris dalam isu ini sudah cukup jelas. Kami menghormati integritas wilayah Indonesia dan kami tidak mendukung seruan-seruan untuk memerdekakan Papua. Kami menghargai Papua sebagai bagian dari Indonesia dan hal ini sudah menjadi pandangan kami. Perkembangan terakhir (tentang dibukanya kantor Free West Papua di Oxford), yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemerintah Inggris, tidak mengubah pandangan kami (terhadap Papua sebagai bagian dari Indonesia)." kata Canning dalam pernyataan itu. Pemerintah Inggris, kata dia, justru mendukung usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia, seperti upaya yang dilakukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang berusaha mengatasi masalah-masalah di Papua. Dalam pernyataan pada Sabtu lalu, Canning, mengatakan bahwa Dewan Kota Oxford seperti halnya dewan-dewan lainnya di Inggris bebas mendukung tujuan apa pun yang mereka inginkan. Namun, dewan-dewan kota itu bukan bagian dari pemerintah. "Segala bentuk tindakan mereka tidak ada hubungannya dengan Pemerintah Inggris," katanya. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Sabtu malam, mengatakan bahwa Indonesia akan menyampaikan protes keras kepada Inggris, sekaligus meminta penjelasan resmi terkait insiden pembukaan kantor Free West Papua di Oxford itu. "Kami memprotes keras dan sangat berkeberatan dengan itu. Duta Besar kita di Inggris juga sudah sampaikan itu. Apa yang terjadi sangat bertolak belakang dengan pernyataan komitmen mereka selama ini, dan tentunya juga bertentangan dengan posisi masyarakat internasional atas integritas dan kedaulatan wilayah RI," kata Marty.   Sumber: Kompas.com Editor :Maulana Lee